Internal Polri Ngotot Pertahankan Kabareskrim

JAKARTA, BE — Rencana pencopotan Kabareskrim Komjen Budi Waseso begitu alot. Pasalnya, sebagian internal Polri menolak pencopotan Budi Waseso tersebut. Namun, dipastikan proses mutasi itu tetap berjalan. Sejumlah pihak menyebut bahwa keputusan final mutasi Buwas akan diambil dalam waktu dekat. Sumber Jawa Pos yang mengikuti rapat tertutup antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kompolnas kemarin (3/9), menyebut bahwa saat ini dalam tubuh Polri sedang terbelah.   Ada sebagian internal Polri, terutama Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) menolak pencopotan Buwas-panggilan akrab Budi Waseso-. ”Kelompok lainnya ada yang menginginkan kepala BNPT Saud Usman jadi Kabareskrim,” terangnya. Yang pasti nama Buwas sudah menjadi pembahasan Wanjakti. Hanya tinggal menunggu kepastian apakah Buwas terjungkal atau malah tetap bertahan di posisinya. ”Tinggal tunggu waktunya,” paparnya. Sumber lainnya mengatakan bahwa keputusan final akan diambil dalam dua hingga tiga hari kedepan. Pembahasan Wanjakti ini tidak hanya akan membahas Buwas, tapi juga beberapa Kapolda. ”Ya, mutasi dilakukan bersamaan,” ujarnya ditemui di kantor Kemenkopolhukam kemarin. Tidak hanya itu, penyidik Bareskrim juga memiliki sikap yang hampir sama. Mereka menolak pencopotan Buwas. ”Kalau para penyidik masih ingin dipimpin Buwas,” tuturnya singkat. saat ditanya, kelompok manakah yang menginginkan Buwas dicopot, dia enggan menyebutkannya. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menguatkan adanya penggodokan pencopotan Buwas. Menurut dia, saat ini sedang ada proses Wanjakti untuk melakukan mutasi. Namun, mutasi itu tidak hanya membicarakan satu orang saja. ”Ada beberapa Kapolda juga,’ terangnya ditemui di depan kantor Kemenkopolhukam. Apakah nama Buwas juga dibahas Wanjakti? Badrodin enggan untuk blak-blakan. Dia hanya memberikan sedikit petunjuk bahwa semua yang dalam pembahasan tidak bisa disebutkan. ”Kalau saya sebut, tapi ternyata tidak keluar malah saya dibilang membohongi publik,” terangnya. Yang pasti terkait kinerja Kabareskrim tidak bisa hanya dilihat dari seorang Buwas. Sebab, ada sistem penegakan hukum yang dijalankan anak buahnya. ”Tidak bisa hanya satu sosok, ini sistematis,” tuturnya. Sementara Kemenkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menampik bila rapat yang digelar sekitar dua jam tersebut membahas soal pencopotan Buwas. Menurut dia, hanya ada pembahasan komunikasi antara Polri dengan Kompolnas. ”Rapat ini sudah direncanakan lama, tidak soal itulah,” ujarnya. Namun saat didesak, dia menyebut bahwa memang perlu adanya perbaikan dalam pemberian informasi di Polri. Hal tersebut sudah dibicarakan dengan Kapolri.   ”Memberikan informasi tidak masalah, namun caranya seperti apa. Kami sudah sepakat memberikan informasi jangan berlebihan. Teknik memberitahunya saja,” paparnya. Apakah perbaikan itu juga memerlukan pergantian pejabat di Polri, dia tidak menjawab dengan jelas. Menurut dia, mutasi itu bukan merupakan hal yang aneh. ”Ini juga bukan soal posisi Buwas aman atau tidak,” ujarnya. Sementara Komisioner Kompolnas M Nasser menjelaskan, tentunya bila memang ada rencana pencopotan Kabareskrim itu jangan hanya karena pesanan seseorang. ”Polri harus independen,” terangnya. Agar dapat dipastikan independen, maka harus ada penilaian yang komprehensif atas kinerja Kabareskrim. Bila disebut sering membuat gaduh dan mempengaruhi perekonomian, maka harus dijelaskan bagaimana kinerja Kabareskrim hingga bisa mempengaruhi ekonomi. ”Harus ada penjelasan yang realistis dengan ukuran yang jelas,” terangnya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Victor Simanjuntak dalam diskusi di gedung parlemen, menyebut jika ancaman terhadap Bareskrim sudah muncul sejak pengusutan kasus TPPI kondensat. Berlanjut ke kasus payment gateway, Victor menyebut jika tekanan dan ancaman itu mulai terasa. ”Lalu muncul petisi pencopotan Bareksrim, kita tidak tahu alasan pencopotan apa,” klaimnya. Penyidikan Bareskrim di bidang tindak pidana korupsi di era Buwas, sudah memiliki banyak target. Seluruh target indikasi tipikor itu nilainya Rp 100 miliar ke atas. ”Kami gak mau menyidik di bawah Rp 100 miliar, biar itu polsek sama polres saja,” ujarnya agak menyindir. Saat proses penyidikan mulai menyentuh berbagai kepentingan, kata Victor, mulailah isu pencopotan itu muncul. Keresahan paling puncak di jajaran penyidik Bareskrim terjadi pada hari Rabu (2/9). Setiap pagi, sekitar pukul 06.00 WIB, Kabareskrim bersama jajaran Direktur Bareskrim sudah bertemu melakukan pembahasan. Ada rencana untuk melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus korupsi. ”Kemarin itu, kita mau geledah beberapa tempat yang kerugiannya diatas Rp 100 triliun. Yang mau kami gerebek itu migas,” kata Victor. Victor tidak menyebut lebih lanjut lembaga sektor migas yang dimaksud. ”Anda semua tahulah,” lanjutnya. Melalui analisa kasus, kata Victor, Buwas selaku Kabareskrim sudah menunjuk para petugas selaku penyidik untuk melaksanakan penggeledahan itu. Namun, pada pukul 09.00 WIB, Victor mendapat laporan kalau para penyidik memilih pulang. ”Ada kabar Kabareskrim mau dicopot. Lho, kenapa mau dicopot, karena menyidik korupsi,” ujarnya. Victor menyebut, isu itu sangat memukul psikologis para penyidik. Ini karena, sejatinya di era kepemimpinan Buwas, para penyidik sudah mulai berani untuk mengusut berbagai kasus. Hal itu merupakan situasi tidak mudah mengingat kultur di Polri itu sendiri. ”Para penyidik tidak ada yang berani karena isu itu. Kalau kabareskrim saja bisa dicopot, bagaimana dengan mereka. Padahal sudah membentuk polisi supaya baik dan berani,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai, patut dipertanyakan alasan rencana untuk mencopot Buwas. Dari sisi kinerja, Desmond menilai Buwas berani dalam melakukan penyidikan terkait kasus korupsi. Sikap itu dinilai jarang dalam jajaran kepolisian saat ini. ”Kalau dia melanggar hukum, mana yang dilanggar. Kalau dia dicopot karena menegakkan hukum, maka pemerintah melemahkan hukum,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu. Menurut Desmond, fakta membuktikan telah ada seorang Direktur Pelindo yang melakukan manuver  saat kantornya digeledah. Pertanyaan besar yang nanti bakal muncul adalah, apakah dengan dicopotnya Buwas, berbagai kasus korupsi yang diusut saat ini berlanjut atau berhenti di tengah jalan. Desmond juga mendorong para penyidik untuk tetap bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsinya, terlepas dari keberadaan Buwas atau tidak. ”Kalau polisi abdi negara, tidak perlu ancam mundur. Berbuat saja sesuai tugas. Kalau dipecat kan tambah asik (isunya),” tandasnya Sementara Kabareskrim Komjen Budi Waseso pasrah bila nantinya dirinya benar-benar dicopot. Menurut dia, dirinya siap untuk ditempatkan dimana saja. ”Yang penting pekerjaan tetap dilakukan sebaik-baiknya,” ujarnya terpisah. Terkait kemungkinan dimutasi menjadi Kepala BNPT, dia menyebut belum mengetahuinya. Tapi, bila benar utasi itu maka sebenarnya kepala BNPT secara eselon itu justru lebih tinggi. ”Bisa dibilang naiklah, kalau itu,” ujarnya. (idr/bay)

Sumber: